DKI Siapkan Program Pengentasan Ketimpangan Ekonomi
Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan angka ketimpangan ekonomi di ibu kota. Sejumlah program dibuat guna membantu meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota khususnya bagi kalangan kondisi ekonomi lemah.
Jadi kami yang harus menyediakan, baru ketimpangan ini hilang. Kami bukan anti orang kaya, tapi kami harus membuat lapang tandingnya rata
Kondisi ketimpangan ekonomi terlihat jelas dari hasil survei yang menyatakan sekitar 40 persen anak berusia 15 - 16 tahun tidak dapat bersekolah karena kondisi tidak mampu. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah diintruksikan untuk menyempurnakan data siswa tidak mampu yang menerima dana bantuan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Saya juga katakan tidak bisa guru atau orang punya gaji UMP anaknya tidak boleh daftar KJP. Contoh, kerja jadi petugas kebersihan taman kita, mereka Rp 2,7 juta. Masuk akal tidak kalau dia punya 2-3 anak sekolah SMP dan SMA? Kita yang pro aktif, disisir semua. Harus diurusin KJP-nya. Ini yang mau saya tekankan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Senin (4/5).
Pencairan KJP Tidak Terganggu Polemik APBDPemprov, lanjut Basuki, DKI juga menyiapkan program penataan, pembinaan dan pemberian modal usaha bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibukota.
"Boleh tidak trotoar besar dan taman kasih ke mereka (PKL) ? Boleh. Karena bagaimanapun juga di Jakarta kalau mau menaikkan usaha, yang paling susah tempatnya. Jadi kami yang harus menyediakan, baru ketimpangan ini hilang. Kami bukan anti-orang kaya, tapi kami harus membuat lapang tandingnya rata. Itu yang mau dilakukan," katanya.
Basuki mengungkapkan, pihaknya juga menyiapkan berbagai program membantu meningkatkan tarif hidup buruh di ibu kota mulai dari transportasi, pendidikan, hingga kesehatan. Berbagai program tersebut akan dimulai pada bulan Juni ini dengan melakukan integrasi bus-bus sedang ke jalur Transjakarta, mendorong peningkatan fasilitas di puskesmas-puskesmas, serta KJP.
Sementara untuk antisipasi ketimpangan ekonomi dengan program pengentasan kawasan kumuh, Basuki menambahkan, Pemprov DKI sudah memikirkan dengan baik. Caranya adalah dengan mendorong warga yang tinggal di kawasan kumuh dipindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan tarif sewa murah. Di kawasan rusunawa tersebut juga akan dibangun pasar untuk melatih warga tidak mampu membuka usaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi.
"Kami juga akan membangun panti yang besar. Kalau sampai dia tua tidak mampu beri kebutuhan buat anak cucu lebih baik tinggal di panti. Kita akan bangun panti di Ciangir, Tangerang. Bentuknya villa. Jadi orang tidak merasa ada di panti jelek dan pasti dia tidak membebani anak cucu," tandasnya.
